Arsitektur Pembangunan Kelautan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Archipelagic State in the world), memiliki potensi dan kekayaan laut meliputi Perikanan, Pariwisata Bahari, Energi Terbarukan (antara lain : arus laut, pasang surut, gelombang laut, Ocean Thermal Energy Convertion), Mineral di Dasar Laut, Minyak dan Gas Bumi, Pelayaran, Industri Maritim, dan Jasa Kelautan yang  diperkirakan mencapai nilai US$ 171 milyard per tahun. Akan tetapi belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat, dapat terlihat bidang kelautan belum dijadikan pengarusutamaan (mainstreaming) pembangunan Nasional. Sesungguhnya potensi yang ada di laut dapat diibaratkan sebagai “Sleeping Giant” (raksasa sedang tidur). Untuk itu perlu dioptimalkan secara maksimal dan berkelanjutan dengan pola pengelolaan Blue Economy. 

Informasi ini tentunya sangat penting untuk diketahui oleh khalayak umum khususnya kalangan akademisi seperti Civitas Akademika Sekolah Tinggi Perikanan (STP). Berkenaan dengan hal tersebut, Senin, 22 September 2014 diselenggarakan Kuliah Umum dengan materi “Arsitektur Pembangunan Kelautan” yang disampaikan oleh Dr.Ir. Dedy H. Sutisna, MS menjabat Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia di Aula STP Jurusan Penyuluhan Perikanan. Kuliah umum dihadiri oleh staff pengajar dan seluruh taruna-taruni semester III, V, VII dan Alih Program STP Jurusan Penyuluhan Perikanan. Acara kuliah umum dibuka oleh Dra. Ani Leilani, M.Si selaku Ketua Jurusan Penyuluhan Perikanan, dalam sambutannya Ani menyampaikan biodata singkat narasumber dan ucapan terima kasih kesediaan Dr. Dedy H Sutisna untuk menyampaikan materi pada kuliah umum ini. Sedangkan yang bertindak selaku moderator adalah Dr. Ir. OD. Subhakti H, M.Si merupakan staff pengajar di Jurusan Penyuluhan Perikanan.

Dalam pemaparannya pada kuliah umum ini Dedy menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan presentase wilayah lautnya sebesar 70% dan selebihnya 30% merupakan wilayah daratan dengan potensi bidang kelautan mencapai US$ 171.000.000.000/tahun, dimana menurut Prof. Firmanzah, PhD (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012) “Sumber daya laut Indonesia diperkirakan dapat mencapai ± Rp. 3000 triliun/tahun”. Melihat begitu besarnya potensi sumber daya laut Indonesia maka Pembangunan Kelautan dan Perikanan kedepannya harus dengan penerapan mindset Kelautan, tidak hanya fokus pada mindset Agraria yang selama ini diterapkan. 

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 harus disesuaikan dengan hasil analisis dan penetapan Isu Strategis yang sedang berkembang saat ini meliputi: Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Kesejahteraan, Peningkatan Daya Saing, Pembangunan Kelautan, dan Pembangunan Berkelanjutan. Dari hasil analisis Isu Strategis ini, kemudian dijadikan dasar pembuatan Arah dan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019.

Arah dan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 yang telah disusun berdasarkan Isu Strategis tersebut mencakup (1) Peningkatan produksi perikanan untuk pemantapan ketahanan pangan nasional; (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; (3) Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; (4) Pendayagunaan potensi ekonomi kelautan; (5) Pemantapan keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan dan (6) Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM KP serta inovasi IPTEK Kelautan dan Perikanan. 

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 untuk mewujudkan Negara Maritim menurut Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 dapat dilakukan dengan merubah mindset pembangunan menjadi mindset kemaritiman yang didukung oleh empat pilar meliputi budaya Bahari, Tata Kelola Laut, Ekonomi Kelatan, Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan di Laut dan Lingkungan Laut. Pada akhirnya akan mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan Yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional. Hal ini sesuai dengan Visi Indonesia 2025: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2007.

Menurut Dedy, Arsitektur Pembangunan Kelautan yang ditawarkan adalah menjadikan Kedaulatan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan yang didukung menjadikan Kelautan sbg Pilar Ekonomi Nasional yang terdiri dari empat ponasi utama yaitu Sumber Daya Kelautan, Habitat, SDM, dan Teknologi berdasar Peraturan Perundang-undangan yang tidak tumpang tindih. Dengan demikian akan mewujudkan kesejahteraan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan Yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional (UU No.17 Tahun 2007). Dapat disimpulkan bahwa dalam Penyusunan Arsitektur Pembangunan Kelautan dan Perikanan meliputi Item Arsitektur, Isu Strategis, Masalah yang Timbul dan Kebijakan yang Dibutuhkan sehingga outputnya adalah adanya peruntukan/manfaat bagi rakyat, pengusaha, negara, dan alam. Namun pada pelaksanaannya, harus ada pembagian peran/tugas terhadap kebijakan yg telah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pada kuliah umum ini pula Dedy menyampaikan bahwa, dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan peran dan kontribusi Penyuluh Perikanan sangatlah penting. Disampaikan pula bahwa, Arsitektur Peran Penyuluh Kelautan dan Perikanan dalam mengawal Pembangunan Kelautan dan Perikanan harus berlandaskan pada Kelompok Penyuluh yang sudah ada harus bersinergi dengan Kelompok Masyarakat Mandiri sehingga nantinya akan mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Sejahtera yang berdasarkan pada empat pilar yaitu Peningkatan Teknologi,  Peningkatan Usaha, Menjaga Kelestarian Lingkungan dan Hidup Lebih Baik sesuai dengan Visi Indonesia 2025: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2007 .

Untuk menggali pembahasan materi kuliah umum lebih dalam, moderator membuka sesi diskusi dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama disampaikan oleh I Wayan Deni Koriawan Taruna Semester VII yang menanyakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan konsumsi ikan per kapita. Pertanyaan kedua oleh Sumarjo Taruna Alih Program yang menanyakan upaya pemecahan masalah klasik masyarakat pesisir seperti keselamatan kerja nelayan, Bahan Bakar Bersubsidi dll. Pertanyaan ketiga oleh Regen Panjaitan Taruna Semester VII menanyakan tindakan konkret yang dapat dilakukan untuk merubah mindset masyarakat ke mindset kelautan. Pertanyaan keempat oleh Nicolaus Fanny Ravita yang menanyakan keterkaitan bisnis masyarakat pesisir terhadap Pasar Bebas Asean. Pertanyaan kelima oleh Ade Sunaryo, S.ST., M.Sc staff pengajar Jurusan Penyuluhan Perikanan yang menyampaikan perlunya perhatian khusus proses rekruitment tenaga penyuluh perikanan sebagai ujung tombak pembangunana kelautan dan perikanan, dan pertanyaan terakhir dari Dr. Ir. Pigoselpi Anas, M.Si staff pengajar Jurusan Penyuluhan Perikanan yang menanyakan tindakan konkret selain dari arsitektur/perencanaan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Kegiatan kuliah umum berlangsung selama hampir tiga jam dengan lancar, hal ini terlihat dengan feed back dan antusiasme peserta yang cukup tinggi dalam mengikuti kuliah umum ini. Kuliah umum ditutup dengan penyampaian simpulan oleh Moderator. Harapannya, melalui kegiatan kuliah umum ini para taruna-taruni lebih memahami akan pentingnya pengelolaan sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan sehingga akan terwujud Negara Maritim yang diakui oleh dunia internasional dan Indonesia mampu menjadi negara dengan ekonomi kuat di dunia.

Sumber : Website Radio Rapikan Cikaret Bogor